Fatah Imdul Umasugi

Semua orang tahu bahwa bekerja atau berurusan dengan  Minyak dan Gas pasti  mendapatkan gaji yang luar biasa wooownya di seluruh dunia tak tekecuali di Indonesia siapa sangkah bahwa dalam besarnya gaji yang di peroleh masih saja ada preman preman Perminyakan yang ingin meraup keuntungan yang lebih dari apa yang mereka dapat  yaitu MAFIA PERMINYKAN, saya akan  menjelaskan bagaima si Mafia Perminyakan ini bekerja bahkan pemerintah atau orang dalam terlibat dalam menyukseskan kerjanya si Mafia kaya raya ini kali ini saya akan menjelaskan adanya mafia perminyakan yang bermain dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam kebijakannya mengenai pembatasan BBM bersubsidi, taukah anda  bahwa mafia perminyakan ikut bermain dalam kebijakan pembatasaan BBM bersubsidi yang di lakukan oleh Pemerintah Indonesia. Diingatkan, Indonesia hanya mampu memproduksi 900 ribu barrel minyak per hari. Sedangkan untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus mengimpor dari Singapura. Kemudian dari mengimpor itulah si mafia perminykan ini mendapat keuntungan perbarelnya dengan aksi aksinya yang sungguh mulus kemudian dari keuntungan itu si mafia ini menyetor sebagian dari hasilnya sesuai yang di sepakati kepada orang orang dalam yang menyukseskan jalan liciknya ini dia tidak perduli siapa yang rugi. Tapi yang pasti, motif pembatasan BBM atau kenaikan ini, cuma satu yakni supaya perusahaan multinasional, Shell, Total, Petronas bisa bersaing di Indonesia, dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan yang di rugikan adalah  masyarakat kecil dan saya pikir sudah waktunya panitia angket bahan bakar minyak (BBM) membuat rumusan penyelidikan tentang siapa mafia perminyakan. Jadi bukan lagi hanya meributkan untuk menyelidiki ada tidaknya mafia minyak saya pikir saat ini pemerintah yang prihatin terhadap kesusahan rakyat jadi harus di tindak lanjuti, kemudian tahukah anda skandal perminyakan yang membuat Indonesia. seolah luluh lantah ketika kenaikan harga minyak mentah dunia meroket hingga 140 dollar AS per barel. Namun sayangnya, iini adalah kasus yang harusnya bisa di terkka oleh pemerintah yang pintar pintar tapi ternyata semuanya tutup mulut bahkan untuk membawa si Mafia ini ke peradilanpun tidak bisa walaupun data data tetang si mafia ini dan dokument dokument tetang penggelapan ini ada tapi pembawa data ini enggan bersaksi karena takut tak selamat dari bidikan para mafia perminyakan di Indonesia.Data data yang ada itu sangat gawat merugikan indonesia bukan main tapi orang orang yang bersaksi tidak mau bersaksi takut tidak selamat, lihat betapa mafia perminyakan ini berkuasa bahkan mungkin jika di bawah ke pengadilan asya pikir tidak ada gunanya bukan berarti apa apa tetapi mereka pasti membayar bahkan membeli peradilan sekaligus, ini gawat dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa membeberkan kejahatan si Mafia Perminyakan ini karena lebih berkuasa dan mendapat kan  dukungan  dari orang orang penting di negri ini dari pada Mafia pajak dan Mafia Bank. Di tahun 2008 Kegiatan perdagangan ekspor dan impor minyak dan gas (migas) Indonesia tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan audit lembaga tersebut, ditemukan dugaan penyelewengan dan penyimpangan cost recovery yang dipegang Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) danya praktik transfer pricing dalam cost recovery Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang akan membuat cost recovery membengkak. Dalam praktik net operating income bagian pemerintah adalah sebesar 71,1 persen dan kontraktor 28,8 persen. Setelah dikurangi pajak yang ditangggung KKKS, total penerimaan negara adalah 85 persen, sementara KKKS 15 persen. Temuan dari BPK ini kemudian ditindaklanjuti oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan mengklarifikasi kepada perusahaan minyak di Indonesia. Dari hasil klarifikasi itu, ternyata seluruh perusahaan minyak tersebut membenarkan telah terjadi kejanggalan dalam cost recovery tapi untuk membawa si Mafia ini ke meja hijau itu mustahil. Salah satu yang janggal adalah jumlah produksi minyak Indonesia yang dilaporkan lebih sedikit dari realisasi sebenarnya. Sehingga hampir setiap tahun lebih dari 16,102 juta barel minyak tidak terdata. Jika dikalkulasikan selama tujuh tahun, hasilnya 128, 820 juta barel minyak tidak ketahuan rimbanya. Hal ini disebabkan BP Migas hanya menerima laporan bersih hasil produksi lifting minyak dari para kontraktor. Padahal sesuai UU 20/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BP Migas berwenang mengawasi industri hulu migas dan mengawasi pencatatan resmi produksi lifting migas para kontraktor eksplorasi minyak.sampai di sini anda paham bagaimana si Mafia Perminyakan bermain untuk hal hal besar ini tidak sampai d situ bahkan ada Mafia dalam BP Migas dengan kita melihat kesalahan BP Migas lainnya oke kesalahan BP migas di karna adanya Si raksasa rakus ini, menurut ICW, penetapan tarif Indonesia crude price (IPC) yang digunakan sebagai dasar perhitungan PNBP migas. Selain itu BP Migas tidak memungut denda atau keterlambatan pembayaran over lifting minimal 37.295.530 dolar AS atau setara dengan Rp 194 triliun pada periode 2006-2007. Sehingga pemerintah kehilangan potensi penerimaan lihat bagaimana mereka berkerjasama sungguh bersih tidak tercium tapi kalau anda pikir dengan akal sehat anda bisa merasakannya banyak orang yang tidak mengerti tentang perminyakan mereka tidak bisa merasakan adanya kejanggalan ini tapi tidak untuk saya mahasiswa perminyakan saya tahu betul kejanggalan ini dengan mengikuti perkembangannya dari tahun ke tahun sekian
salam